Berita

Lombok, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu daerah khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota harus jeli dan teliti melihat proses pencalonan bakal calon kepala daerah. Menurutnya, masyarakat telah percaya dengan Bawaslu dengan fungsi penegakan hukum dan penyelesaian sengketa.

"Perkuat analisis hukum dan teliti setiap masalah pencalonan," katanya pada saat melakukan supervisi ke kantor Bawaslu Lombok Tengah, Senin (2/3/2020) malam.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam perekrutan jajaran KPU tingkat Ad hoc (sementara), jajaran Bawaslu khususnya tingkat Ad hoc yang sudah terbentuk diminta mengawasi prosesnya. Meski begitu, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menilai, proses tahapan wawancara perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tak diawasi secara penuh. Hal ini agar tak mengganggu proses wawancara sekaligus menjaga hubungan baik antara Bawaslu dan KPU.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kepada jajaran polisi penyidik pidana siber, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menjabarkan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengklasifikasi mana yang termasuk ujaran kebencian dan hoaks kepada jajaran polisi siber. Ujaran kebencian dan hoaks, lanjutnya, marak terutama saat menjelang gelaran pemilihan, kampanye hitam melalui media sosial (medsos) selalu menjadi tren nomor satu di Indonesia.

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh inspiratif Jawa Tengah (Jateng) yang diabadikan lewat buku. Kisahnya dari Ketua Bawaslu Jateng hingga Ketua Bawaslu RI (pusat) menorehkan sejumlah prestasi yang terekam media massa.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran KPU dan Bawaslu di daerah menjalin kerja sama erat lewat komunikasi yang baik dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, hal ini berguna untuk menyamakan persepsi tentang ketentuan dan peraturan yang berlaku guna meminimalisir kesalahan.

Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran pengawas pilkada serius dalam menangani penyelesaian sengketa. Alasannya, dengan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) kerja Bawaslu menjadi transparan dan menaati ketentuan berdasarkan hari kalender.

Toraja Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu M Afifuddin menegaskan, Bawaslu dan KPU sebagai bagian penyelenggara pilkada harus membangun hubungan yang sama atau setaraf terhadap peserta pilkada. Di sisi lain, KPU khususnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus berbesar hati bila diawasi jajaran Bawaslu hingga pengawas Ad hoc (sementara).

Palangkaraya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) untuk Pilkada Serentak 2020 merupakan hasil perbaikan SIPS sebelumnya. Dia pun meminta pimpinan Bawaslu daerah memahami mekanisme penyelesaian sengketa yang dalam pilkada ini merupakan satu-satunya di divisi Bawaslu yang membuat putusan.

Toli-toli, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Desa Kayulompa menjadi salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020. Maka dari itu untuk mencegah pelanggaran terjadi, Kayulompa mengambil langkah berani dengan mendeklarasikan diri menjadi desa anti politik uang.

Kepala Desa Kayulompa Sukri menyatakan, deklarasi ini diadakan melalui dana Bawaslu dan swadaya masyarakat. Sebab Sukri melihat 2.393 rakyat di Kayulompa memiliki keinginan desanya bersih dari politik uang maupun politisasi Suku, Ras, Agama, dan Antar golongan (SARA).

Nusa Dua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menjabarkan empat isu strategis yang kemungkinan terjadi dan dirangkum dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Hal itu dia sampaikan saat menjadi pembicara dalam Rapat Persiapan Rakornas Bidang Politik dan Pemerintahan Umum Tahun 2020 dan Deteksi Dini Persiapan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Nusa Dua, Bali, Kamis (27/2/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengajak pegiat anti-korupsi dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) untuk mengawal pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Dia meyakini, gerakan masyarakat memantau pilkada bisa mengurangi potensi masalah dalam kontestasi pergantian kepala daerah tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar berharap hubungan kerja sama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) semakin baik pada Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, apabila hubungan antara Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan semakin terjalin erat bakal berdampak positif terhadap penegakan hukum pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu siap ikut berpartipasi dalam merumuskan frasa serentak dalam pelaksanaan pemilu bersama DPR dan pemerintah. Rumusan ini penting dibahas oleh lembaga legislatif, eksekutif dan stakeholder terkait sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bawaslu siap jika diminta DPR dan pemerintah untuk ikut serta dalam merumuskan bagaimana pemilu serentak ke depan berdasarkan keputusan MK," ungkap Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar setelah menghadiri sidang keputusan di Gedung MK di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin membeberkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 kepada jajaran Pengamanan dan Pengawalan (Pamwal) 'Very Important Person' (VIP) jajaran Polri. Tujuannya, Pamwal VIP turut membantu proses pilkada melalui sisi pengamanannya.

Afif memperingatkan, pada Pilkada 2020 terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki kerawanan level tertinggi yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju, dan Kota Makassar. Sebaliknya, daerah dengan kerawanan level terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.