Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Ditulis oleh : Bintang Ayudia pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pentingnya penguatan strategi pengawasan untuk menghadapi ancaman disinformasi berbasis Artificial Intelligence (AI) menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, pesatnya perkembangan teknologi digital menuntut sistem pengawasan pemilu yang lebih adaptif agar integritas pemilu tetap terjaga.
Ditulis oleh : Nofiar pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta KPU menindaklanjuti seluruh catatan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 sebelum berita acara rekapitulasi nasional ditetapkan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut penting untuk memastikan kualitas data pemilih semakin baik.
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar Evaluasi Prioritas Nasional Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026. Perihal ini, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan akurasi data menjadi pondasi dasar dalam melakukan pengawasan.
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menghimbau kepada jajaran Bawaslu provinsi dan bawaslu kabupaten/kota untuk memperhatikan kebutuhan kelompok disabilitas. Sebab, jelas Bagja, kelompok tersebut mempunyai keterbatasan untuk melakukan sesuatu. Maka diperlukan alat bantu untuk mempermudah ketika di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ditulis oleh : Bintang Ayudia pada :
Buru, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menyalurkan dana kerohiman kepada ahli waris almarhumah Yodiawati. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian dan penghargaan Bawaslu atas pengabdian almarhumah semasa menjadi staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bawaslu Kabupaten Buru.
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, mengajak Bawaslu se-Yogyakarta untuk memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Herwyn menegaskan bahwa ketiga hal tersebut merupakan kunci keberhasilan implementasi IKU Tahun 2026.
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum menggandeng Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Bawaslu sekaligus menyempurnakan regulasi pengawasan netralitas ASN. Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, menegaskan bahwa pembahasan netralitas ASN tidak boleh hanya dilakukan menjelang tahapan pemilu, tetapi harus dipersiapkan sejak dini sebagai bagian dari upaya menjaga integritas demokrasi.
Ditulis oleh : Bintang Ayudia pada :
Ambon, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menegaskan bahwa nilai kearifan lokal, pela gandong, dapat menjadi fondasi penting bagi keberadaaan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penan
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II DPR RI mengapresiasi Bawaslu yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pembahasan LKPP APBN TA 2025 di Gedung DPR, Rabu (15/7/2026).
“Kami apresiasi berbagai upaya Bawaslu untuk mempertahankan opini WTP tersebut dengan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan negara,” katanya.
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam mempersiapkan tahapan Pemilu 2029, Bawaslu bersama Dukcapil menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Lingkup Tugas, Fungsi, dan Wewenang Bawaslu. Menurut Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, hal ini penting karena mekanisme kerja Bawaslu berlangsung cepat.
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mendorong dukungan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat Bawaslu daerah. Dukungan tersebut, kata dia, sebagai bagian kesiapan menghadapi Pemilu 2029.
Bagja menjelaskan selain regulasi dan anggaran, penguatan pengawasan pemilu dalam infrastruktur dan kelembagaan yang memadai juga diperlukan. Tujuannya, kata dia, agar fungsi pencegahan, pengawasan, serta penanganan pelanggaran dapat berjalan optimal.
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Papua Barat Daya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Daya, memiliki kemampuan adaptasi teknologi. Pasalnya. Sambung Herwyn, Bawaslu kini mengintegrasikan aspek digital ke dalam instrumen verifikasinya, sehingga penguasaan perangkat kerja digital menjadi prasyarat minimal yang mutlak.
Ditulis oleh : Bhakti Satrio pada :
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu bersama Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pertemuan dalam rangkan melaraskan kebijakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini dilakukan untuk persiapan dimulainya tahapan Pemilu dan Pilkada 2029 di tahun depan.
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Papua Barat Daya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya transformasi digital dan adaptasi teknologi di lingkungan pengawas pemilu. Hal tersebut disampaikan Herwyn saat memberikan arahan kelembagaan di Kantor Bawaslu Papua Barat Daya (PBD), Senin (13/7/2026).