Bandung, Badan Pengawas Pemilu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta mewaspadai praktik politik uang oleh pasangan calon kepala daerah kepada pemilih selama dua pekan menjelang hari pemungutan suara Pilkada Serentak, 9 Desember 2015 mendatang. Sebab, pasangan calon dinilai masih memiliki dana kampanye dalam jumlah yang besar.
Jember, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi tatap muka kepada stakeholders dan masyarakat dalam rangka pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015 di Aston Hotel, Jember, Jawa Timur, Minggu (22/11).
Kegiatan ini mengundang peserta dari unsur Pemerintah Jember, Kapolres Jember, Partai Politik, Pengawas Pemilu se-Kabupaten Jember, KPU Jember, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Kemahasiswaan dan Media Masa di seluruh Kabupaten Jember.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus bertindak cepat mengingatkan jajarannya di daerah (KPUD) mengantisipasi lonjakan pemilih tambahan dalam Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. Antsipasi itu seturut proses pemutakhiran data pemilih yang sebelumnya tak terakomodasi dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Kami sedang merekapitulasi, batas 2,5 persen tidak masalah. Lebih dari itu, per TPS disarankan KPUD meminta rekomendasi ke Panwas untuk mengubah DPT," kata Komisioner KPU RI Arief Budiman, Senin (2/11).
Magelang, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah mengungkapkan baiknya relasi antar penyelenggara pemilu ditingkat pusat yang salah satu indikatornya adalah transparansi Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak seluruhnya terlihat di daerah. Sejumlah KPU di daerah dilaporkan tidak mengedepankan aspek transparansi dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2015.
Batam, Badan Pengawas Pemilu - Berbeda dengan pengaturan dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014 lalu, dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah 2015 di Mahkamah Konstitusi (MK) nantinya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan berstatus sebagai saksi. Sebelumnya, dalam persidangan di MK Bawaslu hanya memberikan keterangan terkait proses pengawasan dan penanganan pelanggaran selama penyelenggaraan Pileg atau Pilpres.
Batam, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu RI Muhammad mengingatkan kepada seluruh Panitia Pengawas Kabupaten/Kota seluruh Indonesia agar mengikuti arahan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dalam menangani kasus dalam pemilihan kepala daerah 2015. Jangan sampai panwas menyampingkan arahan dari Bawaslu RI atau Provinsi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu. Hal tersebut ditegaskan Ketua Bawaslu RI Muhammad ketika menjadi narasumber dalam Bimtek Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi Partai Politik yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kamis (5/11).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Masa jabatan pengawas TPS yang hanya sampai tujuh hari pasca pemungutan suara dinilai Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro menjadi kendala ketika menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Dikatakan Gunawan, pengawas TPS ini perlu menandatangani semacam kontrak bahwa yang bersangkutan berkomitmen akan tetap netral terhadap pasangan calon sampai tahapan akhir Pilkada atau hingga dilantiknya kepala daerah setempat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menjelang Pilkada serentak 2015 yang tinggal 39 hari lagi, Mahkamah Konstitusi (MK RI) menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) di Ruang rapat MK lantai 11 Jakarta, Kamis (5/11) siang.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel Tahun 2015 masih diwarnai masalah soal penetapan calon Yusak Yaluwo sebagai calon. Ia dianggap masih berstatus sebagai narapidana, berdasarkan putusan pengadilan tetap, akibat kasus korupsi yang menerpanya ketika menjadi bupati di Kabupaten yang sama.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Mahkamah Konstitusi (MK) memastikan kesiapan mengatasi kemungkinan membeludaknya gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang bakal diajukan ke MK terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, 9 Desember 2015. MK telah menyiapkan sejumlah instrumen pendukung berupa peraturan MK (PMK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Jajaran pengawas pemilihan, dalam memberikan keterangan pada persidangan perselisihan hasil pemilihan tidak disumpah seperti saksi pada umumnya. Hal iru karena, jajaran pengawas adalah pihak terkait yang memberi keterangan dan bukan sebagai saksi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas mengatakan, selain tugas utama dalam pengawasan, jajaran pengawas juga perlu memerhatikan hal yang berkaitan dengan anggaran pengawas. "Penggunaan anggaran hibah dimohon untuk diperhatikan karena memang penggunaannya tidak semudah yang dibayangkan.
