Berita

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Bawaslu akan segera melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual di lingkungan internal.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melihat hal ini perlu untuk dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Terlebih saat ini, jelasnya tahapan Pemilihan telah berlangsung dan dia tidak ingin adanya halangan bagi srikandi pengawas pemilu dalam melakukan tugasnya.

Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengawasi langsung pelaksanaan Penghitungan Ulang Surat Suara (PUSS) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). PUSS dilakukan oleh KPU Kabupaten Cianjur, bertempat di kantor KPU Cianjur, Kamis (27/06/2024).

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak media massa untuk menyampaikan ide, gagasan dan kritik kepada Bawaslu mulai dari Bawaslu tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal tersebut dibutuhkan oleh Bawaslu agar kerja-kerja pengawasan yang kurang maksimal tidak boleh terulang pada Pemilihan 2024.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memandang ada beberapa kerawanan logistik yang akan terjadi pada Pemilihan Tahun 2024. Dia membaginya dalam beberapa situasi yaitu pengadaan logistik, keadaan geografis dan keamanan logistik.

Pertama, Bagja menjelaskan dalam pengadaan logistik seringkali jumlah pengadaan logistik tidak sesuai dengan peraturan. Beberapa contohnya seperti jumlah pengadaan logistik melebihi atau kurang dari jumlah yang ditentukan.

Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi meminta Bawaslu provinsi, dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti informasi awal yang masuk terkait pelanggaran pemilu. Pasalnya, ia menyoroti jika informasi awal tidak ditindaklanjuti, maka akan menjadi masalah.

"Selalu saya bilang bahwa ketika ada informasi awal, telusuri. Mantapkan sampai kemudian buktinya cukup kuat untuk bisa dijadikan temuan," ujarnya saat membuka kegiatan Rapat Kerja Strategi Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2024 Wilayah Papua, Selasa (25/6/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Hingga 24 Juni 2024, Bawaslu telah menerima 33 permohonan penyelesaian sengketa pada tahapan penyerahan syarat dukungan perseorangan Pemilihan 2024. Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta kedepannya para pengawas pemilu di daerah untuk menegakkan keadilan pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan 2024.

Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meresmikan ruang sidang Bawaslu Kabupaten Gorontalo. Dalam peresmian tersebut, Lolly berharap usai Pilkada 2024 nanti, ruangan sidang tidak ramai didatangi oleh peserta pemilu maupun masyarakat.

"Saya tidak ingin ruang ini ramai. Jika itu terjadi, berarti minim pelanggaran pilkada. Tetapi jika ramai maka Bawaslu punya kewajiban untuk melakukan proses persidangan," ucapnya usai meresmikan ruang sidang di Kantor Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Selasa, (25/6/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi, menghimbau kepada seluruh jajaran Bawaslu untuk tetap meningkatkan kualitas pengawasan dan penanganan pelanggaran, guna mewujudkan Pilkada 2024 yang berintegritas, jujur dan adil.

Manggarai, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebut Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa (PKD) merupakan garda terdepan kelembagaan pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Maka Herwyn harap sesama pengawas ad hoc bisa saling berbagi ilmu, informasi, dan pengalaman kerja pengawasan.

Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran pengawas pemilu se-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja sesuai dengan regulasi. Selain itu, menurut dia, pengawas pemilu harus mempunyai integritas tinggi dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Labuan Bajo, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu sedang menyusun data rekam jejak pengawas pemilu untuk evaluasi kinerja. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta basis data yang digunakan terstruktur dan terorganisir.

Dia menilai basis data ini sebagai potret pengawasan pemilu sekaligus pertanggungjawaban kelembagaan, kinerja, dan upaya melakukan pembinaan.

Pangkep, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Dua kecamatan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan yakni Labakkang dan Minasatene mendeklarasikan diri sebagai Kecamatan Sadar Politik (K-SPOT) untuk menyukseskan gelaran Pemilihan 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap K-SPOT yang baru pertama kali di Indonesia ini bisa berkelanjutan serta menginspirasi kecamatan-kecamatan lain.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota memetakan instrumen kerawanan Pemilihan2024 secara akurat dan aktual. Pasalnya, pemetaan Kerawanan Pemilihan 2024 akan dipublikasikan oleh masing-masing Bawaslu daerah.
 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyampaikan ada 1.953 laporan yang diterima Bawaslu selama Pemilu 2024. Namun, dia melanjutkan ada 734 temuan dari beberapa jenis pelanggaran yang ada selama penyelenggaraan Pemilu lalu.

"Ini semua kita 'breakdown' jenis pelanggarannya ya. Ada 87 pelanggaran administrasi, 311 kode etik, serta 133 temuan pidana yang sudah inkrah dan 191 pelanggaran hukum lainnya 191," tutur Puadi dalam FGD bertajuk Ujian Demokrasi Pra Pilkada 2024 di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (20/6/2024).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan konsultasi dengan Kementrian Hukum dan HAM untuk mendorong pembentukan Panwaslih Aceh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terkait pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah di lima Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Pelaksana Harian Ketua Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan terhadap kondisi di Provinsi Aceh yang saat ini sedang berlangsung tahapan perekrutan untuk Panwaslih Kabupaten/Kota, dapat menjadi problem hukum.