Cisarua, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengungkapkan pentingnya jajaran Bawaslu daerah (Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota) mengetahui hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun bercerita pengalaman mendapatkan manfaat dalam membuat keterangan yang baik dan benar untuk sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sewaktu menjadi penyelenggara pemilu di daerah.
Lembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan potensi adanya gangguan keamanan yang terjadi karena penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Soal keamanan ini masuk dalam subdimensi Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang telah dirilis Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, munculnya rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 dimajukan dari semula November menjadi September 2024 akan berimplikasi terhadap penyusunan anggaran Bawaslu. Dengan demikian selain kesiapan teknis pengawasan harus juga dibarengi dengan kesiapan anggarannya.
Garut, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak generasi muda khususnya kaum santri yang berstatus pemilih pemula, untuk ikut mengawasi dan mengawal proses pendaftaran pemilih oleh KPU di tiap jenjang. Bahkan saking pentingnya, Lolly menganalogikan pengawasan terhadap hak pilih bagi pemilih pemula, sebagai bukti kecintaan terhadap Tanah Air Indonesia.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan peserta pemilu harus tertib berlalu lintas saat melakukan kegiatan kampanye menggunakan kendaraan bermotor.
“Peserta pemilu wajib ikuti aturan kampanye, begitu juga aturan lalu lintas di jalan agar tidak merugikan orang lain dengan aktifitas kampanyenya,” ungkap dia dalam acara Rakernis Polantas Bidang Penegakan Hukum Traffic Analysis 2023 di Bali, Senin (2/10/2023).
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menjelaskan mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu, dalam menegakkan keadilan pemilu. Salah satu mekanismenya dengan cara klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Hasil yang dikeluarkan merupakan sebuah rekomendasi.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyampaikan humas menjadi garda terdepan untuk menjembatani komunikasi lembaga kepada publik. Maka dia menyerukan kehumasan Bawaslu hingga tingkat daerah, bisa memiliki satu semangat yang sama.
"Kehumasan itu jembatan komunikasi, bukan hanya menghubungkan ke luar tapi juga ke dalam. Sehingga Kabag dan staf harus berani mengeluarkan gagasan kreatif terbaiknya untuk kehumasan menjelang Pemilu 2024 tanpa batas," jelasnya di Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/9/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono
berharap politisasi identitas tidak terjadi di Pemilu 2024. Dia menjelaskan politisasi identitas adalah upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah-belah anak bangsa.
"Ini yang tidak boleh, politisasi identitas itu yang tidak boleh, kalau politik identitas itu sudah ada dalam diri kita dan tidak bisa diingkari," katanya saat memberi bimbingan teknis anggota DPRD Partai Bulan Bintang (PBB) di Jakarta, Kamis (28/9/2023).
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang memberikan pencerahan pemilu berkualitas kepada masyarakat. Bawaslu menurutnya akan membantu penguatan literasi pengawasan pemilu bagi para mahasiswa.
Cianjur, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta jajaran Bawaslu daerah mempersiapkan pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) secara efektif dan efisien. Hal ini mengingat akan ada irisan tahapan Pemilu 2024 dengan Pemilihan (Pilkada) 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan, Bawaslu berencana akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Polri dan TNI. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur mengenai teknis pemeriksaan Anggota TNI dan Polri yang terjerat persoalan hukum pemilu.
“MoU tersebut didasari oleh terdapat Anggota TNI dan Polri yang turut diancam sanksi pidana oleh UU Pemilu. Maka Bawaslu menilai perlu untuk disusun sebuah MoU dan perjanjian kerjasama,” katanya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Jakarta, Rabu, (28/9/2023).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan masa reses atau kunjungan kerja anggota DPR/DPRD ke daerah konstituennya untuk menyerap serta menampung aspirasi masyarakat tidak boleh dijadikan ajang kampanye Pemilu 2024.
Dia menjelaskan dalam Undang Undang No13/2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) memang diatur bahwa anggota DPR/DPRD harus menyampaikan reses kepada konstituantenya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menerima Hibah Tanah dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Pemberian hibah tersebut, diberikan secara simbolis oleh Bupati Minahasa Utara Joune James Esau Ganda kepada Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda di Kantor Bawaslu, Rabu (27/9/2023).
Pemberian hibah tanah tersebut, ditujukan sebagai fasilitas yang dapat digunakan Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara guna keperluan operasional. Serta dengan harapan dapat menunjang kerja kelembagaan Bawaslu setempat, agar maksimal dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan di 2024.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty meminta kepada Bawaslu daerah untuk dapat mengenali potensi kerawanan dalam penetapan daftar calon tetap (DCT) di tahapan Pemilu 2024. Untuk itu, dia menegaskan agar Bawaslu daerah memahami baik-baik Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2023.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap dengan adanya sinergi dengan Polri khususnya Polwan pengamanan Pemilu dan Pemilihan 2024 dapat menjadi lebih humanis. Menurutnya, pendekatan humanis dapat menjadi mitigasi sistem untuk mencegah potensi-potensi terjadinya pelanggaran.
