Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Haryono mengungkapkan kotak kosong adalah pilihan pemilih sebagai bentuk tidak menghendaki calon peserta pemilihan.
“Kota kosong adalah pilihan yang dipilih oleh pemilih sebagai bentuk tidak menghendaki calon peserta pemilihan sebagai pemimpin,” ungkap Totok dalam kegiatan Merajut Konsolidasi KIPP Jawa Timur di Era Stagnasi, di Jawa Timur, Sabtu (28/9/2024).
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai mengkampanyekan kolom/kotak kosong dalam Pemilihan 2024 dibolehkan asal tidak difasilitiasi oleh negara. Dia turut meminta para pengawas pemilu untuk menyosialisasikan aturan kampanye pemilihan yang diikuti oleh satu pasangan calon (paslon) atau melawan kotak kosong sesuai Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye.
Bagja memandang fenomena satu paslon melawan kotak/kolom kosong, itu berarti ada dua pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan 141.008 upaya pencegahan telah dilakukan selama Pemilu 2024. Bagja menjelaskan upaya pencegahan yang dilakukan berupa identifiasi kerawanan, pendidikan, partisipasi masyarakat, naskah dinas pencegahan, kerja sama, publikasi, dan kegiatan lainnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar sidang pelanggaran administrasi dengan nomor 004/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 dan 005/REG/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/IX/2024 dengan pelapor atas nama Ach Gufron Sirodj, Mohammad Irsyad Yusuf, dan Ali Ahmad dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam sidang tersebut, Bawaslu mengabulkan permohonan pelapor dengan memerintahkan KPU untuk membatalkan Keputusan KPU nomor 1349 tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melihat adanya kemungkinan naiknya angka tindak pidana pada Pemilihan 2024. Pasalnya, dia menarik pengalaman Pemilihan 2020 jumlah wilayahnya tidak sebanyak di tahun 2024.
Seperti yang diketahui tahun ini Pemilihan Serentak diadakan pada 508 Kabupaten/Kota dan 37 Provinsi kecuali DIY. Dia mengingatkan Bawaslu Provinsi hingga jajaran terbawah dapat tetap cermat dalam menangani setiap laporan dugaan pelanggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai potensi kerawanan keamanan terhadap penyelenggara pemilihan cukup tinggi. Untuk itu dia meminta dukungan keamanan dalam mengantisipasi intimidasi, ancaman, dan kekerasan berupa verbal hingga fisik.
“Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan pemilihan, khususnya kepada penyelenggara pemilihan harus segera disiapkan sejak dini,” tutur Bagja pada Rapat Koordinasi Propam Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Kamis, (26/9/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sepakati tiga rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) untuk pengawasan Pemilihan 2024. Rancangan perbawaslu tersebut berkaitan tentang pengawasan logistik, kampanye, dan dana kampanye.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menyebut fungsi pengawasan yang diperankan Bawaslu diprioritaskan untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas. Maka dari itu, pengawas pemilu dituntut untuk merawat penyelenggaraan pemilihan tidak hanya dari sisi proses dan hasil, tetapi juga dalam situasi yang damai.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menerangkan, Bawaslu tengah melakukan penyusunan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KA/L) Bawaslu, Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota Tahun Anggaran 2025. Dia meminta agar semua aspek disusun efektif dan efisien. Terlebih tahapan Pemilihan akan berakhir di tahun 2025, Herwyn memandang pengelola keuangan perlu menyusun anggaran dengan bijak.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyerukan kepada jajaran Bawaslu harus bisa melakukan komunikasi yang tepat jika terjadi sebuah krisis. Salah satunya dalam memberikan keterangan kepada media massa.
”Manajemen krisis rumusnya itu sederhana. Pertama transparan, jujur. Setelah itu akuntabel dalam memberikan informasi, tidak menghindar dari pertanyaan wartawan,” ucap Lolly saat secara daring membuka Rapat Koordinasi Nasional Strategi Komunikasi Krisis Pada Pemilihan Serentak 2024, Selasa malam, (24/9/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu Provinsi Papua bersama KPU Papua, Pemprov Papua, serta Forkompinda Papua mendeklarasikan pengawasan pemilihan untuk Papua damai. Dengan deklarasi ini, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja makin yakin gelaran Pemilihan 2024 di tanah Papua akan damai dan berkeadilan.
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda hadiri Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Senin malam, (23/9/2024). Herwyn didampingi Anggota Bawaslu Banten Ade Wahyu Hidayat, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan Muhamad Acep.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) bahas strategi keamanan nasional untuk antisipasi konflik, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan Isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) menjadi potensi kerawanan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Tangerang Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh jajaran pengawas pemilu di Kota Tangerang Selatan untuk mengawasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai ke hari pemungutan suara. Pasalnya, potensi masalah akan muncul meski DPT sudah ditetapkan oleh KPU.
"Pastikan yang ada dalam DPT tersebut merupakan warga Tangerang Selatan, yang memenuhi syarat untuk menggunakan suaranya pada hari pemilihan mendatang," kata Herwyn di Kantor Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Senin, (23/9/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum Sentra Gakkumdu menyamakan pemahaman teknis aturan hukum Undang Undang 10/2016 Tentang Pemilihan. Ini dilakukan supaya penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan adil, terlebih pada 25 September Pemilihan 2024 memasuki masa kampanye.
