Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Komisi II DPR RI, Pemerintah, dan penyelenggara pemilu membahas pemaknaan frasa pemilihan berikutnya dalam Pasal 54 D Undang Undang 10/2016 tentang Pemilihan.
Bali, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menggelar forum ramah tamah bersama media di Nusa Penida Bali, 31 Maret 2024 sampai 1 Juni 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menjelaskan forum tersebut digelar untuk merekatkan hubungan antara Bawaslu dengan para jurnalis.
Dumai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bertepatan hari lahir Pancasila, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan Bawaslu perlu mengawal sumber daya politik dalam persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu sedang mempersiapkan data rekam jejak dan profil pengawas pemilu seluruh Indonesia. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapkan, data ini sebagai potret pengawasan pemilu sekaligus pertanggungjawaban kelembagaan, kinerja, dan upaya melakukan pembinaan.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengingatkan tahapan pemutakhiran data pemilih (mutarlih) Pilkada 2024 di wilayah Papua sangat rawan dan harus menjadi perhatian. Pasalnya, lantaran daftar pemilih tetap (dpt) yang bermasalah, Pemilihan Bupati Nabire 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran kode etik yang merupakan tanggung jawab bersama penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, menurut dia, perlu adanya kesamaan cara pandang pencegahan pelanggaran kode etik.
Lolly menjelaskan upaya pencegahan tidak akan kuat jika DKPP dibantu penyelenggara pemilu memastikan seluruh jajarannya punya kesadaran menjaga etika penyelenggara pemilu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menanggapi niatan perubahan atau kodifikasi (pembukuan hukum dalam suatu kumpulan undang-undang dalam materi yang sama) antara undang-undang (UU) pemilu dan pemilihan (pilkada). Sebagai bagian penyelenggara pemilu yang menjadi pelaksana amanah undang-undang, menurutnya, perlu ada ada perbaikan regulasi ke depannya dalam memberikan kepastian hukum.
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Herwyn J.H Malonda mengatakan Penitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) harus paham tentang menjaga integritas pengawas pemilu dan meningkatkan kualitas pengawasan dengan memahami dan mengimplementasi regulasi dengan baik dan tepat dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Karawang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta seluruh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Karawang pelajari Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Perbawaslu. Sebab, pemahaman terhadap regulasi menjadi senjata utama pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menutup orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu tahun 2024 gelombang 2. Dia meminta PPPK Bawaslu untuk menaati aturan perundang-undangan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ikuti aturan yang berlaku bagi ASN, karena tiap tahun PPPK akan dievaluasi kinerjanya,” kata Bagja di Bogor, Kamis (23/5/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada 2024 disetujui oleh Komisi II DPR RI, KPU, DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Persetujuan ini tertuang dalam hasil kesimpulan forum rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (22/5/2024).
 |
