Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Pascarekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajarannya di provinsi untuk memberikan pembinaan kepada rekan-rekan satker kabupaten/kota dalam menerapkan problem solving atau pemecahan masalah dalam penataan aset BMN dan peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Lebih lanjut, Herwyn mengingatkan bahwa upaya mewujudkan tata kelola yang baik membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang makin solid antara fungsi pengelola keuangan dan pengelola aset BMN.
”Mari kita perkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), tertib administrasi, serta kepatuhan perpajakan, pemungutan PPh, dan PPN pada setiap belanja institusi,” tuturnya saat menutup kegiatan Rekonsiliasi Data Keuangan dan Barang Milik Negara di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Menurut Herwyn, akuntabilitas pengelolaan BMN bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas kelembagaan Bawaslu.
”Saya mengimbau jajaran Bawaslu di daerah yang belum menyelesaikan laporan kinerja untuk segera menindaklanjutinya guna persiapan finalisasi e-Monev,” tegasnya.
Melalui konsolidasi data dan pembinaan yang berkelanjutan ini, Herwyn berharap seluruh satuan kerja di tingkat daerah memiliki pemahaman yang seragam serta mampu merespons setiap kendala teknis operasional secara cepat dan tepat. Ia menambahkan, upaya pembenahan manajemen aset serta penyelesaian tindak lanjut e-Monev ini diharapkan dapat memperkokoh fondasi kelembagaan Bawaslu dalam menghadapi tantangan agenda pengawasan mendatang.
Editor: Bhakti Satrio
Foto: Hendy
