Jakarta, Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan delapan catatan persoalan pemungutan suara ulang (PSU) yang merupakan amanah putusan Mahkamah Konsitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin meminta pengawasan pemungutan dan penghitungan suara ulang (PPSU) dilakukan secara mendalam sehingga bisa maksimal. Hal itu menurutnya mengindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pasca putusan MK atas Pilkada 2020 terkait 15 Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan 1 Penghitungan Suara Ulang, Anggota Bawaslu Rahmat Bagja melihat Bawaslu dan KPU harus segera bersiap diri. Salah satunya, dia melihat simulasi PSU perlu dilakukan agar semua berjalan lebih baik dari sebelumnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengatakan mekanisme pengaktifkan kembali Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di beberapa daerah yang akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sedang dirumuskan. Pengawas ad hoc (sementara) tersebut, menurutnya bakal bertugas mengawasi jalannya proses pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta KPU segera mengeluarkan jadwal tahapan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan MK. Hal tersebut menurutnya supaya Bawaslu bisa segera bergerak melakukan kerja-kerja pengawasan di beberapa daerah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pelanggaran dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa ditekan dengan kehadiran Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Menurutnya, potensi kerawanan pelanggaran pidana pemilihan (pilkada) masih sangat tinggi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membuat dilema dalam penanganan dugaan pelanggaran menjelang pemungutan dan penghitungan suara ulang (PSU). Menurutnya, akan muncul perdebatan yang berkaitan dengan pelanggaraan pemilihan setelah putusan MK.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu mulai menganalisa potensi kerawanan Pemungutan Suara Ulang (PSU) gelaran Pilkada 2020. Analisis dilakukan usai Mahkamah Kontitusi (MK) mengabulkan 16 permohonan PSU Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2020.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai hasil putusan MK harus segera ditindaklanjuti. Salah satu tindaklanjut dengan koordinasi bersama KPU Daerah (KPUD).
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tingkat partisipasi pemilihan dalam pemungutan suara ulang (PSU) menurun. Setidaknya, kata dia, ada 103 TPS yang direkomendasikan melakukan PSU.