Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mendorong masyarakat untuk aktif menjaga demokrasi, terutama pada masa nontahapan pemilu. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung di lingkungan masing-masing.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu tengah merumuskan standar kompetensi bagi seluruh jajaran pengawas pemilu, baik yang bersifat permanen maupun ad hoc. Penyusunan standar tersebut dilakukan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperkuat kelembagaan pengawasan dalam menghadapi dinamika pemilu dan pemilihan.
Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pembedaan kompetensi diperlukan agar setiap jajaran memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menandatangani nota kesepahaman dengan Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) untuk memperkuat pengawasan partisipatif masyarakat menjelang tahapan Pemilu 2029.
“Sebagai sesama aktivis, kita bisa berkolaborasi di berbagai lini pengawasan. Semakin banyak partisipasi dan kritik masyarakat, kualitas demokrasi akan semakin baik guna mencegah kemunduran demokrasi,” ungkap Bagja dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Bawaslu dan Pemuda LIRA di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Banjarmasin, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan pengawasan di era digital membutuhkan transformasi sekaligus keterlibatan aktif masyarakat. Menurutnya, perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, berkomunikasi, membentuk opini, hingga berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi sehingga pengawasan Pemilu tidak lagi dapat mengandalkan pendekatan konvensional.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan komitmen Bawaslu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif guna menghormati dan melindungi hak perempuan serta kelompok rentan di seluruh tingkatan lembaga. Menurutnya, langkah ini terbukti melalui penerbitan berbagai regulasi internal serta kebijakan penanganan kekerasan di lingkungan pengawas pemilihan umum.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 38 Bawaslu Provinsi telah resmi menandatangani Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan penandatanganan ini bukan hanya formalitas, namun bentuk komitmen kerja nyata.
Herwyn mengatakan ini menjadi sejarah baru karena jajaran Bawaslu Provinsi terlibat untuk mewujudkan kinerja yang tinggi perwujudan akuntabilitasnya. Dia berharap kerja-kerja harus semakin tertata dan terarah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengusulkan pengembangan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dinamis sebagai pelengkap IKP yang selama ini menjadi dasar pemetaan kerawanan pemilu. Ia menilai pendekatan tersebut diperlukan agar Bawaslu mampu membaca perubahan risiko secara lebih cepat seiring dinamika tahapan pemilu dan pemilihan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu, Puadi, mendorong transformasi digital di lingkungan Bawaslu melalui kolaborasi dengan kalangan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi serta mendukung adaptasi Bawaslu di tengah perkembangan teknologi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, mengatakan bahwa Bawaslu akan segera meluncurkan aplikasi E-Monev. Aplikasi ini menjadi bentuk keterbukaan dan tanggung jawab Bawaslu kepada masyarakat.
Herwyn menilai, melalui aplikasi ini, kinerja jajaran Bawaslu dapat terukur sehingga pengawasan ke depannya bisa lebih baik. Bahkan, lanjut dia, menjelang Pemilu 2029 aplikasi ini akan menjawab persoalan-persoalan kerja Bawaslu yang perlu ditingkatkan.
Jakarta, Bawaslu — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyampaikan bahwa Bawaslu akan segera meluncurkan aplikasi E-Monev sebagai instrumen pemantauan kerja jajaran Bawaslu RI hingga Bawaslu Kabupaten/Kota. Ia menyebut E-Monev dapat mengidentifikasi potensi kendala kerja yang dialami jajaran Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengimbau seluruh jajaran hingga tingkat staf teknis untuk lebih tertib dalam mengelola dan menjaga arsip penanganan pelanggaran. Ia menegaskan pengarsipan data bukan sekadar tugas administratif biasa, melainkan elemen vital dalam menjaga akuntabilitas lembaga.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong jajaran Bawaslu menjadikan program Bawaslu Membelajarkan sebagai sarana memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus meningkatkan literasi publik mengenai kepemiluan dan pengawasan pemilu. Menurutnya, pengembangan kapasitas internal perlu berjalan seiring dengan penyebarluasan pengetahuan kepada masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, menegaskan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan dan pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Bawaslu. Langkah ini dinilai sebagai fondasi utama untuk membangun tata kelola kelembagaan yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Deputi Bidang Administrasi Bawaslu La Bayoni melaporkan perkembangan pemutakhiran data ASN di seluruh jajaran Bawaslu telah menyentuh angka 99,46 persen.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Sekretariat Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait mendorong integrasi data kepegawaian melalui Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) guna menghapus anomali dat
