Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menginstruksikan jajaran pengawas pemilu untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU). Instruksi ini disampaikan saat rapat daring di ruangan Command Center Bawaslu pada Selasa, (12/08/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu dan Kementerian Agama (Kemenag) siap melanjutkan kerjasama dalam bidang pengawasan partisipatif. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan kerjasama antara Bawaslu dan Kemenag telah dijalin sebelumnya dan dirasa perlu untuk dilanjutkan.
Bagja mengatakan Bawaslu diberikan mandat oleh Komisi II DPR RI untuk penguatan demokrasi dan juga pengawasan partisipatif. Oleh sebabnya, Kemenag dipandang sebagai salah satu mitra yang tepat karena memiliki jajaran yang luas di seluruh Indonesia.
Batam, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Buku Srikandi Mengawasi: Kisah Perempuan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Pemilu 2024 disinyalir merupakan upaya mendekolonisasi pengetahuan publik tentang peran perempuan dalam demokrasi dan pengawasan pemilu. Melalui buku tersebut, Bawaslu hendak menulis ulang kisah pengawasan pemilu agar terbentuk perspektif baru terhadap kinerja perempuan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menghadapi dinamika politik dan tantangan pengawasan yang kian kompleks, Anggota Bawaslu Puadi mendorong pentingnya penguatan kelembagaan pengawas menuju Pemilu 2029.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menuturkan, saat ini Bawaslu sedang membuka diskusi dengan semua pihak, termasuk para akademisi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Bawaslu untuk mendengar masukan akademisi terkait organisasi di Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan sejumlah alasan urgensi revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dalam webinar nasional dengan tema; Quo Vadis Revisi Undang-Undang Pemilu. Pertama, kata Bagja, revisi UU Pemilu demi mewujudkan kepastian dan kesatuan hukum pemilu.
Menurutnya, kodifikasi atau penyatuan aturan bertujuan mengintegrasikan seluruh aturan pemilu dalam satu undang-undang.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan hanya pemilih yang sah dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang dapat menggunakan hak pilih saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Jayapura. Dia menilai, perlu ada aturan baru agar warga binaan yang masuk ke lapas setelah penetapan DPT tetap bisa menggunakan hak pilih pada Pilkada mendatang.
Barito Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melakukan pengawasan langsung PSU kedua di Barito Utara. Dia mengakui cukup puas dengan partisipasi pemilih meskipun gelaran ini merupakan kali kedua dilakukan.
"Sampai pukul 9.30 (waktu setempat) tadi, partisipasi pemilih itu sudah 50 persen ke atas. Jadi kalau sampai jam 1 terakhir nanti untuk DPK dan DPTb, itu kemudian kami harapkan di atas 60 persen kami harapkan," ujarnya saat melakukan patroli pengawasan pada Rabu (6/8/2025).
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum — Anggota Bawaslu Puadi, melakukan pengawasan dan supervisi secara langsung terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di sejumlah wilayah Provinsi Papua, Rabu (6/8/2025), yakni di TPS 02 Desa Nendali Distrik Sentani Timur, TPS 06 Kelurahan Vim Distrik Abepura, dan TPS 33 Hinekombe Distrik Sentani. Pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip jujur, adil, dan berintegritas.
Boven Digoel, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel. Dia menilai partisipasi pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Boven Digoel masih kurang.
"Tantangan PSU kali ini adalah soal partisipasi pemilih, dari dua TPS masih belum terlihat antusiasme yang tinggi tapi waktu masih panjang diharap bisa menjangkau angka partisipasi yang maksimal," ucapnya di kampung Sokanggo, distrik Mandobo, Boven Digoel, Papua Selatan, Rabu (6/8/2025).
Palembang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sejumlah aktivis perempuan mengapresiasi terbitnya buku "Srikandi Mengawasi Pemilu 2024" diantaranya mantan Komisioner periode 2012-2017 Ida Budhiati dan jurnalis senior Lucia Weny Ramdiastuti. Ida menjelaskan buku tersebut menjadi langkah penting dalam mendokumentasikan peran strategis perempuan dalam pengawasan pemilu serta tantangan yang mereka hadapi di lapangan.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta pengawas pemilu se-Papua mengawasi secara ketat dan memastikan distribusi logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Papua berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Pasalnya, kata dia, dalam hitungan jam lagi menuju pemungutan suara.
Barito Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melakukan patroli pengawasan jelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dia menyampaikan fokus pengawasan yang dilakukan adalah mencegah adanya praktik politik uang.
"Kita akan berkaca pada patroli politik uang, kemudian juga hal-hal yang kemudian bisa mengganggu perjalanan atau penyelenggaraan pilkada, PSU pada saat ini," ujarnya saat melakukan Patroli Pengawasan pada Selasa (5/8/2025) di Kantor Bawaslu Barito Utara.
Keerom, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meninjau langsung persiapan pengiriman logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di gudang logistik Kampung Sanggaria, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom.
Dia memastikan seluruh logistik PSU seperti surat suara, kotak suara, bilik suara, dan tinta telah tersedia dalam jumlah memadai dan didistribusikan tepat waktu, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jayapura, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan pentingnya pelaksanaan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Provinsi Papua sesuai prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikan saat melakukan supervisi kesiapan PSU pasca putusan MK di Bawaslu Kota Jayapura dan Bawaslu Kabupaten Keerom, Selasa (5/8/2024).
Dikatakan Herwyn, pengawasan harus dilakukan secara disiplin, profesional, dan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
