Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu RI Herwyn JH Malonda menyatakan Bawaslu sedang menyiapkan desain pembinaan sumber daya manusia (SDM) berdasarkan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Langkah tersebut, kata dia, sebagai upaya memperkuat budaya integritas dan mencegah terulangnya pelanggaran etik pada Pemilu 2029.

Menurut Herwyn, putusan DKPP perlu dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran kelembagaan untuk memperkuat profesionalisme serta kualitas penyelenggara pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Yusti Erlina, menyampaikan bahwa dalam membenahi sistem penegakan hukum pemilu pada 2029 mendatang, Bawaslu provinsi hingga Bawaslu kabupaten/kota perlu fokus dalam menyimpan dan mengumpulkan data.

Menurutnya, banyak pihak bisa berbicara dan berasumsi mengenai berbagai hal terkait kinerja Bawaslu serta sistem penegakan hukum pemilu, tetapi asumsi tersebut sering kali tidak berdasarkan data konkret.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, memperkenalkan sistem pengawasan pemilu Indonesia kepada delegasi Election Commission of India (ECI) dan India International Institute of Democracy and Election Management (IIIDEM). Bagja menyebutkan bahwa Bawaslu mengintegrasikan fungsi pengawasan, pencegahan pelanggaran, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa menjadi satu kesatuan demi menjaga integritas proses demokrasi di Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengatakan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 adalah momentum krusial membumikan nilai-nilai ideologi bangsa di tengah masa non-tahapan pemilu pasca-Pemilu 2024. Menurutnya, bagi pengawas pemilu, berhentinya tahapan kompetisi bukan berarti tugas mengawal demokrasi ikut selesai, melainkan menjadi waktu penting untuk refleksi, evaluasi, dan meningkatkan kompetensi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ferdinand Eskol Tiar Sirait, mengungkapkan bahwa momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah merupakan refleksi penting untuk menanamkan nilai kepatuhan, keikhlasan, dan pengorbanan yang tulus dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Menurutnya, nilai-nilai tersebut mendasari tegaknya integritas di Bawaslu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan strategi penguatan pengawasan Pergantian Antarwaktu (PAW). Salah satunya, dengan meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik pada setiap tahapan PAW.

”Saat ini diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Pemilu, UU MD3, UU Partai Politik, dan PKPU guna meminimalkan multitafsir,” terangnya dalam Forum Diskusi Terpumpun Kajian Hukum Permasalahan Proses Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, di Kantor KPU, Selasa (26/5/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Sekretaris Jenderal Ferdinand Eskol Tiar Sirait melantik lima  Pejabat Administrator dan Jabatan Pengawas Bawaslu. Dia melihat ini menjadi bagian dari ikhtiar reformasi birokrasi Bawaslu yang perlu terus disempurnakan.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn J.H Malonda menegaskan pentingnya indikator kinerja utama (IKU) sebagai instrumen penguatan tata kelola dan evaluasi kerja pengawasan pemilu. Menurutnya IKU memastikan pengawasan berjalan efektif dan akuntabel.

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum– Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengajak pelajar berpikir kritis dan rasional dalam menentukan pilihan pada pemilu mendatang. Menurutnya, memilih pemimpin tidak boleh didasarkan pada popularitas atau tren semata.

“Dalam demokrasi jangan memilih hanya karena viral, jangan memilih hanya karena heboh, dan jangan memilih sekadar ikut kata orang,” ujar Lolly saat membuka kegiatan Bawaslu Mengajar yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Bogor di SMAN 1 Cibinong, Senin (25/5/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sisa masa jabatan 2023-2028. Bagja menyatakan harapannya agar para terlantik segera mengejar ketertinggalan program dan memperkuat kinerja di wilayah masing-masing.

”Kejar ketertinggalan, gunakan pengalaman yang sudah didapat sebelumnya untuk meningkatkan akselerasi agar semuanya mampu berjalan beriringan,” ucap Bagja saat memberi arahan di Gedung Bawaslu, Senin (25/5/2026).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengapresiasi semangat Dewan Perwakilan Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (DPM PTMA) dalam merawat demokrasi. Pasalnya, dia melihat program-program DPM PTMA sangat membangun, salah satunya pengawasan partisipatif dalam menjaga integritas demokrasi dalam Pemilihan Raya di kampus.

Merauke, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono, melakukan kunjungan kerja dan monitoring di Bawaslu Provinsi Papua Selatan. Dalam kehadirannya, dia memberikan penguatan demokrasi dan integritas pengawasan kepada seluruh jajaran Bawaslu Papua Selatan.

Totok menegaskan Bawaslu memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga demokrasi. Ia menekankan tugas Bawaslu tidak hanya hadir pada saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga memastikan nilai-nilai demokrasi terus dipahami dan dijaga oleh masyarakat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Inspektur Utama Bawaslu Rini Wartini menegaskan, Bawaslu akan tindaklanjuti Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan keuangan 2025. 

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerima audiensi Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) di Kantor Bawaslu RI, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas upaya penguatan literasi demokrasi dan kepemiluan, khususnya bagi generasi muda sebagai kelompok strategis dalam pembangunan demokrasi Indonesia.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta peran Komisi Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP Indonesia) untuk tetap aktif dalam mengawal pemilu. Menurutnya KIPP telah membuktikan diri sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengawal demokrasi melalui pemantauan pemilu dan produk hasil pemilu.

“Kehadiran masyarakat sipil penting untuk ikut menilai kualitas penyelenggara pemilu, partai politik, maupun pemerintah melalui pemilu dan hasilnya,” ujar Bagja saat menerima audiensi KIPP Indonesia di Jakarta, Rabu (20/5/2026).