Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu daerah siap mengawasi seluruh tahapan pendaftaran calon Pilkada 2020 pada 4 - 6 September 2020. Dia berharap mekanisme pendaftaran calon sesuai aturan perundang undangan. Namun apabila ada sengketa yang muncul, Bawaslu bakal memfasilitasi penyelesaian sengketanya.
Jepara, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu RI Mochammad Afifuddin meminta agar tahapan pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada Serentak 2020 dilakukan lebih maksimal, pasalnya kata dia tahapan ini sangat penting sehingga para pengawas harus total dalam melakukan pengawasan.
“Para pengawas harus menjaga agar tak terjadi kecurangan,” kata Afifuddin saat menjadi pembicara Rapat Kerja Teknis Persiapan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 yang digelar Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rabu (2/9/2020).
Toraja Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Penguatan Hukum terhadap Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020, Senin (1/9/2020). Dia meminta jajaran pengawas pilkada memahami peraturan yang ada.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengungkapkan, terdapat beberapa kerawanan dalam tahap pencalonan Pilkada Serentak 2020. Bawaslu pun menurutnya melakukan pengawasan melekat dan menindaklanjuti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pelibatan anak kerap dilakukan pada masa kampanye. Menurutnya pelibatan anak di bawah umur tersebut memberikan dampak buruk terhadap pskoligis pada kegitan politik tersebut.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memprediksi pemberian imbalan dalam proses pencalonan atau mahar politik bakal mewarnai Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, bakal pasangan calon (paslon) kerap harus menyerahkan imbalan kepada partai politik (parpol) untuk mendapatkan rekomendasi pencalonan.
“Potensi mahar politik masih bisa terjadi sampai batas akhir waktu pendaftaran pencalonan,” ungkapnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah 2020 melalui daring (dalam jaringan), Senin (1/9/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan meminta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di daerah meningkatkan kerja sama yang erat dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020. Hal ini menurutnya guna mencapai satu pandangan terhadap kasus yang dihadapi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menilai permasalahan pemilu sejak awal reformasi hingga kini terasa sama. Ketika masa pemilu tiba, kehidupan berbangsa jadi penuh potensi bahaya. Sehingga taruhannya adalah kualitas demokrasi itu sendiri.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan tantangan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang menjadi tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di masa pandemik. Pertama partisipasi masyarakat untuk melaporkan peristiwa dugaan pelanggaran pidana diprediksi akan rendah akibat pandemik covid-19.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan 15 dugaan pelanggaran tindak pidana Pilkada Serentak 2020 sampai 28 Agustus 2020. Dugaan pelanggaran tindak pidana ini ditemukan hingga tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) tahapan.
Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo merinci pelanggaran tersebut berasal dari tiga temuan dan 12 berasal dari laporan. "Kemudian, 15 (dugaan pelanggaran) diteruskan kepada penyidik," cetusnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu melalui daring di Jakarta, Senin (31/8/2020).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) Pilkada 2020 sudah usai, namun Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan ternyata banyak rumah tidak mau didata. Bahkan dirinya mengungkapkan terdapat 5.000 rumah di Kabupaten Klaten belum berstiker.
Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan stiker tanda coklit merupakan bukti bahwa warga telah didata oleh petugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai Pasal 18 ayat 8 PKPU Nomor 19 tahun 2019.
Malino, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Republik Indonesia (RI) Fritz Edward Siregar mengapresiasi peluncuran meme dalam menyosialisasikan produk hukum kepemiluan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Gowa di Malino, Minggu (30/8/2020) malam.
"Ini lebih dari apa yang kita harapkan," ungkap Fritz yang juga Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi Bawaslu RI ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin memandang penggunaan media sosial (medsos) dalam kampanye di era modern ini berkembang pesat. Menurutnya, hal ini dapat menjadi tantangan tersendiri dalam hajatan Pilkada serentak 2020.
Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye di medsos, pendaftaran akun pasangan calon (paslon) dibatasi hanya tiga akun. Namun, kata Afif, hal ini masih perlu dikaji mendalam karena masih banyak hoaks dan ujaran kebencian yang memakai akun-akun di luar yang terdaftarkan.
Sungguminasa, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meresmikan Taman Edukatif Bawaslu Kabupaten Gowa yang berada tepat di depan sekretariat Bawaslu Gowa, Minggu (30/8/2020).
"Dengan ini saya meresmikan Taman Edukatif Bawaslu Kabupaten Gowa," katanya usai menandatangani prasasti Taman Edukatif Bawaslu Gowa.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan bantuan sosial (bansos) dampak pandemi covid-19 dari pemerintah tidak boleh ditempel gambar atau foto kepala daerah dan simbol partai politik (parpol) yang akan maju pada Pilkada Serentak 2020. Sebab, menurutnya bantuan tersebut berasal dari anggaran negara.
