Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono memastikan 23 Bawaslu Provinsi dan 287 Bawaslu Kabupaten/Kota telah siap untuk memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Tahun 2024. Dia mengungkapkan alat bukti dan daftar alat bukti untuk memperkuat keterangan Bawaslu terhadap dalil permohonan telah siap dan akan diserahkan ke MK.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Totok Hariyono menegaskan bahwa Bawaslu berkomitmen untuk memberikan keterangan yang netral dan tidak memihak dalam hadapi 310 sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tahun 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu (8/1/2025). Plh Ketua dan dua pimpinan Bawaslu; Totok Hariyono, Lolly Suhenty, dan Herwyn JH Malonda mendampingi langsung Bawaslu daerah sebagai pemberi keterangan dalam 304 perkara sengketa hasil Pemilihan Tahun 2024 ini.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu Totok Hariyono menghadiri Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2024 dan Pembukaan Masa Persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2025 di Gedung MK Jak
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengingatkan Bawaslu kabupaten/kota se-Sulawesi Utara yang terdapat penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) agar mempersiapkan potensi adanya PSU.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berterima kasih, sekaligus mengapresiasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Utara yang kompak mengawal pengawasan Pemilihan serentak 2024 di Sulawesi Utara. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara Penghargaan dan Pemberian Terima Kasih Bagi Pemangku Kepentingan, Peluncuran Buku Pengawasan Pemilu, serta Bawaslu Sulut Award 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu daerah harus membuat keterangan tertulis untuk sengketa hasil Pemilihan 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan data dan fakta hasil pengawasan di lapangan. Keterangan yang dibuat harus sesuai dengan dalil permohonan, tidak berbelit-belit, serta jujur sesuai dengan pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang dilakukan Bawaslu.
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan merumuskan kembali hukum acara pemilu dan pemilihan. Rumusan tersebut akan diusulkan kepada DPR dan pemerintah saat Revisi UU Pemilu dan Pemilihan mendatang.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, menyatakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dalam Pemilihan 2024 yang dilakukan Bawaslu telah membuahkan hasil nyata. Hal ini ditandai dengan meningkatnya laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat, yang jumlahnya melampaui temuan pengawas.
Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda lebih setuju untuk mempertahankan keberadaan Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Terlebih, dia menilai, penyelenggara pemilu telah sukses dalam menggelar Pemilihan Presiden, Pemilihan legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.
Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagia menegaskan Bawaslu tidak mentolerir segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan Bawaslu. Saat ini Bawaslu telah melakukan MoU dengan Komnas Perempuan, juga telah melahirkan Surat Keputusan No.417 tentang Pencegahan, Penanganan, dan Pemulihan terkait kekerasan seksual di lingkungan pengawas Pemilu.
Manado, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan evaluasi kinerja pengawas pemilu tahun 2024 harus menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks di tahun yang akan datang.
Kuta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebutkan masa non-tahapan sebagai periode terbaik untuk menanamkan kesadaran pengawasan pemilu di masyarakat. Menurutnya, menanamkan kesadaran pengawasan pemilu membutuhkan waktu yang sangat panjang.
"Orang sering lupa, yang namanya membangun kesadaran agar anti politik uang bukan dilakukan di saat masa tahapan. Orang sering lupa, proses panjang dalam membangun kesadaran pengawasan pemilu," kata Lolly saat membuka Konsolnas Pengawas Perempuan di Bali pada Sabtu (21/12/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut Satu Peta Data Pemilu yang diluncurkan KPU merupakan impian besar penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu.
