Kabupaten Parigi Moutong, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda meminta jajaran pengawas pemilu di Parigi Moutong mengoptimalkan Sistem Informasi Pengawasan Pemilihan (Siwaslih). Ini penting untuk mendukung kerja Panitia Pengawas Pemilihan tingkat Kecamatan (Panwascam) dalam mengawasi rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (PSU) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di tingkat kecamatan pada 17 April 2025.
Kabupaten Parigi Moutong, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mensupervisi pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Parigi Moutong 2024, Sulawesi Tengah (Sulteng). Di salah TPS yang dikunjungi, dia memastikan penghuni Lapas Kelas III Parigi yang terdaftar bisa mendapatkan hak pilihnya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap pemilu dan pemilihan selanjutnya tidak dilakukan pada tahun yang sama. Sebab, sebelumnya yang serentak, mengalami banyak kekurangan. Maka perlu dilakukan evaluasi secara keseluruhan.
“Kami harap (pemilu dan pemilihan) tidak disamakan. Akan lebih baik jika (pelaksanaan) dipisah atau ada jedanya. Tahapan pemilu dan pemilihan 2024 lalu berjalan beririsan. Penyelenggara hanya memiliki sedikit waktu,” katanya dalam Tasyakuran HUT ke-17 Bawaslu, di Jakarta, Selasa, (15/4/2025).
Kutai Kartanegara, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta seluruh Panwascam se-Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegakkan aturan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kukar 2024. Dia menegaskan Panwascam harus berani dan konsisten menindak setiap dugaan pelanggaran.
Gresik, Bawaslu Kaltim- Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Wamustofa Hamzah bersama Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengawasi langsung pencetakan, penyortiran, serta pelipatan Surat Suara Pemilihan Suara uIang (PSU) Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2024.
Pengawasan dilakukan pada 8 hingga 10 April 2025 terhadap PT Temprina Media Grafika di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, selaku pihak ketiga yang ditunjuk untuk mencetak logistik PSU.
Kepulauan Talaud, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Komitmen untuk mengawal demokrasi tak mengenal batas wilayah. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, saat melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, di TPS 001 Desa Bulude, Desa Essang dan Desa Maririk, Kecamatan Essang, Kabupaten Kepulauan Talaud, Rabu (9/4/2025).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan dalam rangka 17 tahun usia Bawaslu, momentum ini bisa menjadi penguatan konsistensi dalam mengawal demokrasi Bangsa Indonesia. Bagja berharap seluruh pengawas pemilu dan staf Bawaslu terus berkontribusi memberikan yang terbaik bagi lembaga.
Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Bawaslu juga melangsungkan apel pagi dan halal bi halal perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446H. Dalam apel, Bagja turut menyematkan penganugerahan tanda kehormatan satyalancana karya satya bagi PNS Bawaslu.
Kepulauan Talaud, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengajak masyarakat Kecamatan Essang untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menolak politik uang dan menjaga kemurnian suara rakyat.
Ternate, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, memberikan pembekalan untuk memperkuat jajaran Bawaslu terhadap persiapan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi dinamika PSU, yang dinilai lebih kompleks dibandingkan pemungutan suara reguler.
Kabupaten Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja ingatkan kepala desa (kades) se Kabupaten Serang, Provinsi Banten harus netral pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang pada 19 April 2025. Dia meminta kades dilarang hadir dalam kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pasangan calon (paslon) di kantor pemenangan.
Kabupaten Siak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jajaran Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten Siak melakukan pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan Bupati Kabupaten Siak. PSU berlangsung di tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS khusus 902 di RSUD Tengku Rafian Siak. TPS ini merupakan TPS tambahan dari putusan MK. Dua TPS lainnya adalah TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bungaraya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak.
Kabupaten Bangka Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat TPS Pemilihan Bupati Bangka Barat pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mendapati pemilih lebih antusias datang ke TPS untuk mencoblos dibanding pada 27 November lalu, bahkan ditengah cuaca hujan.
Dibawah rintik air hujan, Herwyn memantau TPS 02 Kelurahan Sinar Manik yang ramai didatangi warga. Hingga pukul 10.00 waktu setempat, tercatat sekitar 320an warga telah menunaikan hak pilihnya.
Magetan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu mengawasi secara langsung Pemungutan Suara Ulang (PSU) empat TPS di Magetan, Jawa Timur. Dia menilai pelaksanaan PSU sesuai dengan putusan MK di Magetan berjalan baik.
"Sampai saat ini semua proses berjalan dengan baik, pelaksaaanya bagus. Terlebih, banyak yang mengawasi pelaksanaan PSU kali ini termasuk teman-teman jurnalis," katanya saat mengawasi PSU Magetan di empat TPS, Jawa Timur, Sabtu (22/3/2025).
Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum, Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda memaparkan strategi pengawasan Bawaslu untuk memastikan Pilkada Ulang dan PSU berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan integritas.
Dalam paparannya, Ia menjelaskan bahwa Bawaslu telah menyiapkan langkah-langkah strategis, seperti identifikasi potensi kerawanan, imbauan pencegahan pelanggaran, koordinasi dengan pemangku kepentingan, pengoperasian posko pengaduan masyarakat, optimalisasi aktivitas pencegahan, supervisi dan monitoring, serta pengaktifan Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, menekankan pentingnya keterbukaan data publik sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kerja pengawasan. Menurutnya, transparansi dalam penyajian data tidak hanya meningkatkan akuntabilitas Bawaslu tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi.
