Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan syarat-syarat dan pilar pemilu berkualitas. Syarat pertama, kata Bagja, ‘genuine’ atau kemurnian suara artinya pemilu jujur dan adil, tidak terdapat manipulasi, kecurangan, dan kekeliruan administrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu melakukan audiensi ke Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dalam rangka menguatkan sinergi kelembagaan. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menyampaikan kesiapan penanganan disinformasi pada hajatan Pemilu Serentak dan Pemilihan Tahun 2024, Selasa (28/6/2022).
Denpasar, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mendorong, perlu adanya dukungan administrasi yang memadai, untuk mengimplementasikan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dalam melakukan pengelolaan keuangan, yang meliputi, tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi berharap bahwa pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran (BDP) Pemilu dapat dikelola dengan baik, secara tertib dan terbuka (transparan). Untuk itu menurutnya perlu ada kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya agar terjaga keamanannya.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan arah kebijakan lembaga pengawas pemilu saat ini mengutamakan pengawasan dan pencegahan. Dalam dimensi penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024, Bawaslu juga bakal memprioritaskan upaya pencegahan guna meminimalisir permohonan sengketa proses.
Tangerang, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengungkapan, Bawaslu berencana meningkatkan kualitas jajaran pengawas pemilu hingga tingkat paling terbawah melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan pemetaan potensi. Menurutnya, hal ini dilakukan dengan memaksimalkan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbdiklat) Bawaslu.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi menyatakan penanganan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu harus ditegakkan melalui cara pandang menyeluruh. Baginya, konsep penanganan netralitas ASN tidak hanya dari kaca mata hukum kepemiluan, tapi juga bisa dimaknai dari sisi hukum administrasi pemerintah.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menegaskan dalam menjalankan kewenangannya, Bawaslu bakal memaksimalkan fungsi pencegahan menghadapi Pemilu Serentak dan Pemilihan (Pemilihan Pemerintah Daerah) tahun 2024. Dia memberikan apresiasi kepada pemantau pemilu dan generasi muda yang mau aktif terlibat mengawasi jalannya prosesi pesta demokrasi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan, revisi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS bertujuan untuk mengefisienkan waktu dan mengefektifkan anggaran.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Totok Hariyono meminta Divisi Penyelesaian Sengketa harus menjadi bagian yang paling siap saat dimulainya tahapan Pemilu 2024, terutama dalam tahapan pendaftaran partai politik (parpol).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu akan melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap seluruh jajarannya agar melek teknologi informasi. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyebutkan, hal tersebut guna menunjang kerja pengawasan dari Bawaslu untuk menyiapkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menghadapi Pemilu Serentak 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Puadi mengatakan Bawaslu sebaiknya segera memiliki daftar informasi publik (DIP) kepemiluan sebagai panduan Bawaslu untuk melayani informasi pada masa tahapan Pemilu. Dia menilai hal ini penting untuk memaksimalkan kerja Bawaslu.
