Di Hadapan Peserta SKPP Aceh, Afif Minta Membumikan Pengawasan Pemilu
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
 
Banda Aceh- Badan Pengawas Pemilu- Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Mochamad Afifuddin menyampaikan meskipun Provinsi Aceh tidak menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetepi jumlah peserta yang mengikuti Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) yang diselenggarakan Panwaslih Aceh sangat tinggi minat, keinginan dan semangat peserta yang tinggi serta luar biasa. 
 
Yakinkan Pengawas Pilkada Berwenang Cegah Pelanggar Prokes, Abhan: Panwascam Tak Perlu Takut
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Sarolangun - Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menegaskan pengawas pemilu punya kewajiban melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat kampanye pertemuan tatap muka terbatas. Dia mengatakan pengawas bisa mengeluarkan surat peringatan untuk membubarkan kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Soal Penanganan Pelanggaran TSM, Dewi Minta Bawaslu Provinsi Utamakan Komunikasi Terbuka
Ditulis oleh : anastasia ratri pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo meminta jajaran Bawaslu Provinsi yang menangani laporan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pilkada mengutamakan komunikasi secara terbuka. Menurutnya perlu pengumpulan informasi secara lengkap dalam menangani laporan dugaan pelanggaran TSM.

Peringatan Bawaslu Diabaikan ASN Pelalawan Divonis 4 Bulan Penjara
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :
Pelalawan, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Seorang ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ikut aktif berkampanye untuk salah satu Paslon Pilkada Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau divonis 4 bulan penjara.
 
Gunawan Sampaikan Apresiasi Pemprov Sultra Hibahkan Aset ke Bawaslu
Ditulis oleh : Bawaslu Provinsi pada :
Kendari, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sekretaris Jenderal Gunawan Suswantoro mengapresiasi langkah Pemprov Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam memberikan hibah aset terhadap Bawaslu Provinsi Sultra. Hal ini disahkan dengan penandatanganan naskah hibah daerah dan berita acara serah terima hibah yang langsung di saksikan oleh sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra bersama dengan seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Sultra.
 
Bawaslu Rekomendasikan Coklit Ulang DPT Pilkada 2020 Dalam RDP di DPR
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu merekomendasikan pencocokan dan penelitian (Coklit) ulang pasca-penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020. Rekomedasi itu berdasarkan pelaksanaan pengawasan Bawaslu, di mana masih terdapat rumah-rumah yang belum didatangi petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk pendataan.

RDP di DPR, Bawaslu Sampaikan Persoalan Tapal Batas Usai Penetapan DPT Pilkada 2020
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan persoalan tapal batas usai penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Serentak 2020 oleh KPU pada Oktober 2020. Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU dan Kemendagri, di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (26/11/2020).

"Kami (Bawaslu) menemukan persoalan tapal batas, berdasarkan hasil pengawasan pasca penetapan DPT Pemilihan," ujar Ketua Bawaslu Abhan.

Kunjungi Sulbar, Fritz Sebut Ketegasan Adalah Gen Pengawas TPS Dalam Bertugas
Ditulis oleh : Bawaslu Kabupaten pada :

Mamuju, Bawaslu Sulbar – Dalam kunjungannya ke Kabupaten Mamuju, Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menegaskan genetik pengawas pemilu dalam melaksanakan tugasnya adalah bertindak tegas dalam melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya dalam Pilkada Serentak 2020.

Bawaslu Raih JDIH Awards 2020 Untuk Lembaga Non-struktural
Ditulis oleh : nurisman pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu untuk pertama kalinya berhasil meraih Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Awards 2020 dengan predikat terbaik kedua untuk kategori lembaga non-struktural. Penganugerahan ini diberikan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Penghargaan diterima langsung oleh Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Friz Edward Siregar yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, di Jakarta, Kamis, (26/11/2020).

Hingga Sepuluh Hari Kampanye Keenam, Bawaslu Terbitkan 1.618 Surat Peringatan dan Bubarkan 197 Kegiatan Tatap Muka
Ditulis oleh : irwan pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyampaikan rekapan hasil pengawasan Bawaslu daerah pada tahapan kampanye hingga tanggal 24 November 2020. Dalam rentan waktu tersebut, atau memasuki periode hari kesepuluh kampanye keenam menurutnya Bawaslu di daerah telah menerbitkan 1.619 surat peringatan dan membubarkan sebanyak 197 kegiatan kampanye tatap muka yang dianggap melanggar aturan protokol kesehatan (prokes).

Abhan Harap Divisi Pengawasan dan Penindakan Kompak Bekali Pengawas TPS
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan berharap divisi pengawasan dan divisi penindakan Bawaslu harus kompak dalam memberi pembekalan kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurutnya dalam menjalankan tugas Pengawas TPS melakukan pengawasan dan penindakan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh peserta atau penyelenggara pemilu.

Jelang Pemungutan Suara, Afif Minta Jajaran Pengawas Siapkan Form A sebagai ‘Alat Perang’
Ditulis oleh : Hendi Purnawan pada :

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyerukan jajaran pengawas seluruh tingkatan menyiapkan ‘alat perang’ sebelum pemungutan suara Pilkada Serentak 2020. Alat perang yang dia maksud tersebut adalah Form A (formulir hasil pengawasan).

Formulir yang berisi data pengawasan, kegiatan pengawasan, uraian singkat hasil pengawasan, informasi dugaan pelanggaran, alat bukti, barang bukti, uraian singkat dugaan pelanggaran, fakta, dan keterangan serta analisa pengawasan pilkada tersebut baginya sebagai senjata utama Bawaslu.

Bawaslu Kembali Raih Gelar Badan Publik Informatif Kali Ketiga
Ditulis oleh : Robi Ardianto pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu kembali meraih gelar badan publik informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut diterima oleh Ketua Bawaslu Abhan secara daring, Rabu 25 November 2020.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sambutannya memberikan apresiasi dan selamat kepada seluruh lembaga yang mendapatkan gelar informatif.

"Kepada badan publik yang mendapatkan gelar badan publik informatif, saya mengucapkan selamat atas capaian dan teruslah mempertahankan capaiam terbut," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Jadi Tahapan Krusial di Era Pandemik, Abhan Sampaikan Kampanye yang Diperbolehkan
Ditulis oleh : Reyn Gloria pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Tahapan kampanye Pilkada tahun 2020 tengah berlangsung dan pemungutan suara tinggal menghitung hari. Maka dari itu, Ketua Bawaslu Abhan menyatakan kampanye menjadi tahapan yang krusial karena menjadi titik perkenalan antara masyarakat dan pasangan calon (paslon).

Dewi Nilai Pemberlakuan Kuota Keterwakilan 30% Sangat Pengaruhi Perempuan Dalam Pemilu
Ditulis oleh : Rama Agusta pada :

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan pemberlakukan kuota pencalonan perempuan minimal 30% sangat berpengaruh terhadap keterlibatan perempuan sebagai peserta pemilu di Indonesia. Terlebih lagi terdapat mekanisme diskualifikasi menjadi peserta pemilu yang mampu memaksa partai politik untuk memenuhi kuota minimal 30% perempuan tersebut.