Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu akan melakukan kerjasama dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Data Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dana kampanye calon kepala daerah Pilkada 2020.

"Bawaslu akan melakukan kerjasama kembali  dengan PPATK dan OJK terkait dengan laporan dana kampanye," kata Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat (Humas), Hubungan Lembaga (Hubal) Fritz Edward Siregar saat diskusi dengan sejumlah jurnalis di Gedung Bawaslu, Jumat  (31/1/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, pengawasan pada tahapan pencalonan jalur perseorangan dalam Pilkada Serentak 2020 dapat dilakukan melalui pengawasan melekat terhadap KPU. Menurutnya, jajaran Bawaslu tiap tingkatan harus mengawasi secara melekat ketika KPU melakukan verifikasi faktual atas dukungan calon perseorangan.

Dia menjelaskan, dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan, Bawaslu tidak mendapatkan dokumen dukungan berupa KTP elektronik dari calon kepala daerah (cakada) yang maju melalui jalur perseorangan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, saat ini Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) sedang melakukan pengawasan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan tidak ada anggota partai yang masuk dalam jajaran penyelenggara pemilu Ad hoc (sementara) itu.

"Kami sudah mengawasi tahapan rekrutmen PPK agar tidak ada yang menjadi partisan," kata Abhan saat berdiskusi dengan wartawan di Gedung Bawaslu, Jumat (31/1/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sebanyak 11.642 pelamar pegawai neger sipil (PNS) Bawaslu yang telah lolos administrasi melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) 34 Provinsi di Indonesia. Khusus untuk pelaksanaan di DKI Jakarta, 2680 peserta melaksanakan SKD di gedung Badan Kepegawaian Nasional, di Jakarta Timur.

Pelaksanaan seleksi di Jakarta ini sudah digelar sejak Kamis (30/1/2020) hingga hari Sabtu (1/2/2020) yang terbagi menjadi beberapa sesi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, patroli pengawasan bakal menjadi program unggulan pada tahapan minggu tenang. Hal itu menurutnya agar masyarakat mengetahui Bawaslu tetap bekerja saat masa minggu tenang.

"Program patroli Pengawasan memberikan pesan kepada  masyarakat dan peserta pemilu Bawaslu tidak tidur meski pada minggu tenang," kata Dewi saat berdiskusi dengan sejumlah wartawan di Gedung Bawaslu, Jumat (31/1/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai, perlu adanya riset khusus tentang evaluasi tingginya pelanggaran  di suatu wilayah yang berulang saat pelaksanaan pilkada lalu. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan guna mencari solusi dalam menekan angka pelanggaran pemilu dan pilkada tak terulang kembali di daerah tersebut.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menyatakan, angka pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tinggi atau marak dari tiap penyelenggaran pemilu dan pilkada akibat sanksi yang dibebankan kepada pelanggar tidaklah kuat.

Dewi berkeyakinan hal ini akan berulang pada Pilkada serentak 2020 apabila aturan sanksi ASN tidak berubah. Sebagai informasi, Dewi mengungkapkan, wilayah Sulawesi Selatan patut diwaspadai karena wilayah tersebut selalu tinggi tingkat keterlibatan pelanggaran ASN.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan, ada tiga kendala dan tantangan dalam rencana revisi Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Hal ini merupakan refleksi atas penyelenggaraan pengawasan dan penindakan hukum Pemilu 2019 yang harus diperbaiki untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Rahmat Bagja meminta Bawaslu Kabupaten/Kota memahami pola dan prosedur penyelesaian sengketa untuk Pilkada 2020. Dia pun meminta jajaran Bawaslu daerah memahami penerimaan sengketa secara tepat dan efisien melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum (FH) Universitas Semarang. Salah satu bentuk kerja sama adalah pendirian Pojok Bawaslu di Perpustakaan FH Universitas Semarang yang diluncurkan Kamis (30/12020) pagi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pimpinan Bawaslu meminta informasi soal legalitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi pilkada dipublikasikan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Hal ini dianggap penting guna menegaskan kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi pilkada sebagai kepastian hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas permohonan uji materi UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memerintah Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk lebih informatif dalam melakukan pendidikan pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Dia menyatakan, informasi yang cepat menjadi salah satu perhatian Bawaslu daerah karena masyarakat membutuhkan informasi-informasi dari Bawaslu.

"Kehumasan ke depan harus lebih baik, 'up to date', tidak ketinggalan. Apa yang disampaikan adalah yang ditunggu publik, kerja profesional dan cepat dibutuhkan," katanya di Jakarta, Kamis (30/01/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, semua informasi dari Bawaslu harus bisa menampilkan tugas dan fungsinya sekligus pusat informasi dan berita kepemiluan yang menjelaskan kejadian dan aturan dalam berita. Dia pun mengharapkan Bawasu daerah lebih informatif dalam memberikan pencerahan kepada publik.

"Bawaslu daerah harus bisa meramu informasi yang terang kepada publik karena informasi itu akan dipertanggungjawabkan," katanya di Jakarta, Kamis (30/01/2020).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam Rapat Koordinasi Komite Intelijen Pusat (Kominpus) di Jakarta, Rabu (29/1/2020), Ketua Bawaslu Abhan memaparkan hasil evaluasi Pilkada 2015 hingga Pilkada 2018 sebagai antisipasi pengawasan Pilkada 2020. Salah satunya, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Netralitas ASN (aparatur sipil negara), TNI, dan Polri.