Berita

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Puadi menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang belum lama ini dikeluarkan, dapat memengaruhi arah desain demokrasi elektoral Indonesia. Dalam rentang 2023 hingga 2025, terdapat tiga putusan terkait pemilu yang telah diterbitkan MK yaitu Putusan No. 114/PUU-XX/2022 tentang sistem pemilu proporsional terbuka, Putusan No. 135/PUU-XXII/2024 tentang keserentakan pilpres, pileg, dan pilkada, terakhir Putusan No. 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 diskualifikasi kolektif di Barito Utara.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengajak kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) untuk bersikap kritis dan aktif dalam mengawal demokrasi. Terutama, kata dia, terhadap berbagai ancaman yang berpotensi merusak demokrasi.

Untuk itu, Totok berharap kader P2P memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi dan pemilu. Pasalnya, kata dia, pemahaman yang baik tentang demokrasi dan pemilu menjadi fondasi penting agar kader P2P mampu menjadi pelindung marwah demokrasi.

Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi berharap kader Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) menjadi mata dan telinga rakyat dalam menjaga demokrasi. Pasalnya, kata dia, Pemilu 2029 mendatang memiliki tantangan yang semakin komplek seperti digitalisasi, disinformasi, politik uang, polarisasi identitas, dan intervensi elite.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – DPR Komisi II memberi apresiasi kepada Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memastikan Pemilihan Suara Ulang (PSU) terlaksana sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono, menegaskan pentingnya tanggung jawab moral dalam penggunaan anggaran pengawasan non-tahapan Pemilu.

Padang, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan Nota Kesepahaman dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas dilakukan untuk mendorong atau mendukung sumber daya manusia (SDM) khususnya pada pengawasan pemilu.

“MoU atau Nota Kesepahaman bersama PUSaKO dilakukan untuk meningkatkan SDM khususnya pada pengawasan pemilu demi memajukan demokrasi di Indonesia,” ujar Bagja pada Penandatangan Nota Kesepahaman Bawaslu dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang, Jumat (11/7/2025).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengingatkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Bawaslu terus meningkatkan kapasitas pengetahuan. Terlebih, kata dia, terkait isu-isu demokrasi, kepemiluan, hingga dinamika sosial-politik seperti militerisme, oligarki, dan otoritarianisme.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut putusan Mahkamah Kontitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal kepada DPR. Sebagai pelaksana Undang-Undang (UU), Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan Bawaslu siap memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait putusan MK.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Totok Hariyono menghadiri sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Wali Kota Palopo dalam Perkara Nomor 326/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dan PHPU Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Perkara Nomor 327/PHPU.BUP-XXIII/2025, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Selasa, (8/7/2025).
 
Totok didampingi oleh jajaran Bawaslu Provinsi Sulawasi Selatan, Kota Palopo, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dan Mahakam Ulu. Sembilan majelis hakim MK hadir dalam ruang sidang.
 

Medan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu resmi menggelar program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P). Anggota Bawaslu Lolly Suhenty sebut program P2P sebagai cara Bawaslu untuk menanamkan kesadaran soal Pemilu di masyakarat. Terlebih lagi dia menganggap menyiapkan untuk pemilu berikutnya, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memaparkan realisasi anggaran Tahun 2024 dan menyampaikan rencana kerja Tahun 2026 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPR RI. Dalam pemaparan tersebut, Bawaslu menegaskan pentingnya optimalisasi anggaran serta evaluasi regulasi sebagai fondasi untuk mewujudkan pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan pentingnya penataan desain keserentakan pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus dilaksanakan secara terpisah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Puadi meminta pengelolaan barang dugaan pelanggaran (BDP) pada Pemilu dan Pemilihan 2024 harus dilakukan secara akuntabel, terarah, dan terintegrasi. Dia meminta pengelolaan BDP juga harus menjunjung tinggi prinsip good governance.

Berdasarkan data rekapan pengelolaan BDP pada Pemilu Pemilihan Tahun 2024 setidaknya terdapat BDP berupa uang sejumlah ratusan juta, kemudian berupa pakaian, dokumen, sembako, elektronik, dan bentuk lainnya.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar rapat penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejumlah Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) pengawas pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda, dalam arahannya menegaskan pentingnya memanfaatkan masa non-tahapan pemilu untuk melakukan berbagai kegiatan strategis.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu tengah merancang Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Pengawasan Pemuthakiran Data Berkelanjutan Bersama. Untuk keabsahan Perbawaslu tersebut, Bawaslu melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan bersama Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).